Selasa, 09 Juli 2013

Problem dan Upaya Membenahi Sistem Pendidikan di Indonesia

Problem dan Upaya Membenahi Sistem Pendidikan di Indonesia


Oleh : Hikmahanto Juwana*
I.  Pengantar
Setelah mengalami sistem pendidikan di berbagai negara dan melihat sistem pendidikan di Indonesia, ada sejumlah masalah yang dihadapi. Sistem pendidikan yang berlaku selama ini di Indonesia ternyata tidak dapat menempa sumber daya manusia Indonesia yang memiliki potensi yang tidak kalah dibanding dengan sumber daya manusia dari negara lain, termasuk negara maju sekalipun.
Potensi yang ada pada sumber daya manusia, tidak akan mempunyai arti yang signifikan dan maksimal bila penempaan atas mereka melalui sistem pendidikan tidak dilakukan secara benar.
Tulisan ini mencoba mengidentifikasi sejumlah problem yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia sehingga kurang maksimal dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Tulisan ini juga mencoba untuk mengidentifikasi berbagai elemen yang harus diperhatikan jika sistem pendidikan di Indonesia hendak dibenahi.
II.  Problem
a. Stigma Masyarakat
Pendidikan di Indonesia penuh dengan stigma yang dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan yang dimiliki oleh individu. Sumber daya manusia Indonesia yang menyimpan banyak potensi ternyata tidak terdidik secara baik dan terarah.
                                
Perbedaan antara IPA/Eksakta dengan pilihan lain sejak di SMA. Bagi orang tua dan individu mereka harus masuk IPA meski bukan menjadi keinginan.
Akibatnya mereka yang memasuki bidang studi ilmu sosial di perguruan tinggi bukanlah orang-orang pilihan.
Ini berpengaruh dalam jangka panjang terhadap sumber daya manusia yang memasuki sektor-sektor bidang pekerjaan ilmu sosial, seperti hukum.
Stigma di masyarakat pada pendidikan adalah perbedaan pendidikan universitas dan pendidikan vokasi. Pasca kelulusan di sekolah menengah banyak yang memilih pendidikan di universitas daripada vokasi. Kalaupun ada yang memasuki bidang vokasi ini sekedar jembatan untuk masuk universitas.
Ini semua karena terdapat beragam perbedaan bagi mereka yang lulus pendidikan universitas dengan pendidikan vokasi, mulai dari status sosial hingga perbedaan gaji.
b. Persepsi Salah
Disamping stigma pendidikan, terdapat pula persepsi yang salah terkait dengan pendidikan di Indonesia.
Masyarakat cenderung memiliki persepsi yang salah dalam membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan profesi. Ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mempersamakan antara pendidikan vokasi dengan profesi.
Persepsi salah lainnya adalah pendidikan, terutama melalui gelar, dianggap penentu rendah tingginya status sosial. Akibatnya banyak masyarakat mengejar gelar, bukan ilmunya. Lembaga pendidikan yang menjual ijazah pun sangat diminati oleh masyarakat.
Mereka yang mengikuti pendidikan sejak dini hingga pendidikan tinggi bukan untuk mendapatkan ilmu melainkan lebih memperhatikan formalitas, seperti kehadiran (absensi), nilai, hingga ijazah.
Persepsi yang salah tentang pendidikan ini yang mengakibatkan kualitas pendidikan tidak berkolerasi dengan kemajuan bangsa.
c.  Pendidikan yang Menentukan Target bukan Menumbuhkan Keingin-tahuan
Pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada target tercapainya materi muatan daripada menumbuhkan dan merangsang keingin-tahuan dari peserta didik.
Akibatnya keinginan untuk berinovasi dan berimprovisasi (sense of innovation and improvisation) sangat rendah. Tanpa instruksi tidak ada yang bergerak. Padahal sumber daya manusia di Indonesia menyimpan potensi yang luar biasa.
Tumpulnya keingin-tahuan tidak semata-mata bisa ditimpakan pada pengajar atau kurikulum, tetapi juga pada infrastruktur yang jauh dari memadai. Bila berbagai lembaga pendidikan tidak mampu menyedikan perpustakaan ataupun akses ke internet maka sulit mengharapkan peserta didik untuk memenuhi rasa ingin tahunya.
Sistem pendidikan yang menekankan pada target capaian materi akan menghasilkan manusia-manusia yang kehabisan energi ketika justru energi sangat dibutuhkan. Mereka akan mendapatkan materi bahan ajar yang mereka tidak tahu manfaatnya.
Individu yang pandai bukan berarti individu yang harus tahu semua. Individu yang pandai adalah individu yang secara mudah mencerna materi pengajaran. Oleh karenanya pandai tidak perlu digantungkan pada materi tetapi pada keinginan individu untuk mengetahui lebih banyak.
d. Terlalu Berorientasi pada Indonesia
Orientasi sistem pendidikan di Indonesia sangat Indonesia. Meskipun tidak sedikit jumlah orang Indonesia yang berhasil untuk bekerja di luar Indonesia namun keberhasilan sebenarnya tidak ditunjung pada sistem pendidikan yang mereka peroleh ketika berada di Indonesia. Keberhasilan lebih ditunjang karena kemampuan diri untuk mau belajar hal baru.
Harus diakui sistem pendidikan yang berorientasi pada Indonesia tidak membekali peserta didik untuk dapat bersaing secara global. Padahal saat ini pasar kerja tidak hanya terpaku pada pasar kerja domestik, tetapi internasional.
Disinilah indikasi mengapa jumlah pekerja tidak terampil (unskilled workers) lebih banyak bekerja di luar negeri daripada pekerja terampilnya (skilled workers).
Sistem pendidikan di Indonesia pun kurang dapat diminati oleh para peserta didik asing. Padahal saat ini lembaga pendidikan Indonesia yang berorientasi pada Indonesia harus bersaing dengan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pendidikan asing. Negara seperti Singapura mempunyai kepercayaan yang tinggi sistem pendidikannya diminati oleh masyarakat Indonesia. Merekapun membuka sekolah Singapura.
Di sejumlah negara pendidikan mulai dari dasar, menengah dan tinggi diorientasikan tidak hanya untuk negaranya sendiri. Mereka telah mampu mengembangkan sistem pendidikan yang diminati oleh berbagai warga masyarakat yang berasal dari berbagai negara.
e. Otonomi Universitas
Permasalahan lain yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia adalah pada level Universitas. Universitas kurang diberi otonomi sehingga masih dalam kendali pemerintah.
Pemerintah seolah masih ingin mengatur, tidak pada level yang sangat umum, tetapi juga hal-hal yang bersifat teknis. Di sejumlah perguruan tinggi peran pemerintah dalam menentukan adminstrator, mulai dari Rektor hingga pembantu dekan sangat dominan.
Tidak heran bila universitas di Indonesia tidak mampu bersaing dengan universitas-universitas luar negeri. Mereka terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan birokrasi.
f.  Kurang Relevannya Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Masalah lain yang kerap dilontarkan sebagai kritik adalah sistem pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Para peserta didik harus menyesuaikan diri dan menempuh pendidikan lanjutan agar benar-benar diterima oleh industri.
Bila ditelusuri ada dua sumber masalah. Pertama, pengambil kebijakan ketika mengambil kebijakan memiliki ide apa yang baik untuk peserta didik tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh industri.
Kedua adalah industri memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi dari para peserta didik. Padahal peserta didik tidak mungkin diajarkan atau diberi materi yang sangat spesifik yang dibutuhkan oleh Industris. Sistem pendidikan hanya dapat memberikan pengetahuan dasar (basic) kepada peserta didiknya untuk kemudian dikembangkan oleh peserta didik tersebut atau oleh industri yang membutuhkan.
III. Pembenahan
Bila menilik berbagai kelemahan sistem pendidikan di Indonesia, kesimpulan yang dapat diambil adalah diperlukan pembenahan yang bersifat fundamental. Pembenahan tidak bisa sepotong-sepotong (piece meal) sehingga dapat memberikan dampak tidak dalam satu, lima atau sepuluh tahun mendatang tetapi pada satu, dua bahkan generasi-generasi berikut bagi sumber daya manusia Indonesia.
Apa yang dilakukan pada hari ini merupakan investasi untuk masa mendatang. Apa yang dilakukan pada hari ini adalah langkah awal untuk memulai suatu perubahan yang signifikan bagi generasi mendatang.
Namun demikian ada sejumlah elemen yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan pembenahan sistem pendidikan di Indonesia. Berikut akan diuraikan elemen-elemen dimaksud.
a.  Kesabaran
Kesabaran merupakan hal terpenting dalam melakukan suatu perubahan yang berkaitan dengan manusia. Kesabaran dibutuhkan karena perubahan tidak dilakukan atas sistem, tetapi yang terpenting adalah cara berpikir (mindset) dari setiap manusia yang ada dalam sistem.
Dalam sistem pendidikan ada sejumlah manusia yang berperan. Ada pengambil kebijakan, ada pengajar, ada mahasiswa, ada orang tua dan ada pula manusia yang berperan dalam mendukung proses belajar mengajar.
Perubahan yang dilakukan atas sistem pendidikan tidak berada dalam suatu kekosongan atau kevakuman. Perubahan juga tidak dapat menafikan apa yang pernah ada.
Oleh karenanya perlu masa transisi yang sedapat mungkin tidak dirasakan oleh para pemangku kepentingan.
b.  Konsistensi
Disamping kesabaran juga dibutuhkan suatu konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Bagi Indonesia ini merupakan suatu masalah besar. Pengambil kebijakan dari tingkat yang tertinggi hingga paling bawah kerap tidak konsisten. Setiap pimpinan baru ingin melakukan perubahan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan tetapi harus melalui suatu proses yang melelahkan.
Bagi sebagian besar pemimpin di Indonesia berlaku pemikiran bahwa selagi menjadi pemimpin harus mampu untuk melakukan perubahan. Perubahan diartikan sebagai sesuatu yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya.
Padahal cara berpikir seperti ini tidak membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Bukannya pembangunan sistem yang dilakukan tetapi yang terjadi adalah memindahkan pendelum dari satu ekstrim ke ekstrim yang lainnya.
Oleh karenanya konsistensi dalam melakukan perubahan sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang sedang membangun. Pemimpin harus dianggap berhasil bila ia mampu meneruskan apa yang telah diletakkan oleh para pendahulunya. Sebaliknya pemimpin dianggap tidak berhasil ketika ia tidak mampu membaca visi para pendahulunya.
Dalam kebijakan di bidang pendidikan kerap yang terjadi adalah ganti menteri ganti kebijakan. Bahkan ganti Direktur Jenderal ganti pula kebijakan atas sistem pendidikan yang menjadi tanggung jawabanya.
Tidak heran bila satu generasi akan mengalami sistem pendidikan yang berbeda dengan generasi terdahulu dan generasi sesudahnya.
Oleh kareanya konsistensi merupakan elemen yang perlu mendapat perhatian bagi para stakeholders dan mereka harus mengawal konsistensi perubahan sistem pendidikan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan.
c.  Kemampuan mengidentifikasi Masalah
Elemen lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dari pengambil kebijakan. Memang dalam makalah ini telah disampaikan sejumlah masalah seputar pendidikan di Indonesia. Namun masalah yang telah disampaikan tidak hanya itu saja.
Masih banyak masalah yang harus diidentifikasi dalam rangka pembenahan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu yang penting adalah kondisi Indonesia yang harus diakui antara satu propinsi, bahkan kabupaten dan kotamadya yang berbeda, baik infrastruktur, masyarakat maupun kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan kepada masyarakatnya.
Masalah lain adalah koordinasi antar instansi yang kerap sangat lemah. Pembenahan sistem pendidikan bukanlah tanggung jawab dan beban dari Kementerian Pendidikan Nasional, namun melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang perlu mendapat koordinasi adalah instansi dilevel horizontal maupun vertikal.
d.  Pelibatan Stakeholders
Perubahan dalam sistem pendidikan harus muncul sense of ownership dari seluruh pengambil kebijakan, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Oleh karenanya perlu pelibatan para stakeholders di Indonesia atas perubahan yang akan dilakukan. Proses pengambil keputusan yang memperhatikan ciri-ciri demokrasi harus diperhatikan. Namun demikian ketika keputusan oleh mayoritas telah diambil maka semua harus tunduk pada keputusan tersebut. Perlu dihindari proses yang memojokkan satu kelompok yang di kemudian hari kelompok ini menjadi oposisi untuk tidak membenarkan terjadinya perubahan.
Dalam pelibatan stakeholders, peran media massa sangat penting. Media massa harus mampu menterjemahkan kebijakan yang diambil dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami kepada masyarakat.
e.  Anggaran
Satu hal yang tidak kalah penting dalam pembenahan sistem pendidikan di Indoensia adalah anggaran. Anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar. Oleh karenanya anggaran harus memadai demi suksesnya perubahan yang akan dilakukan.
Dalam kaitan dengan anggaran hal yang perlu mendapat perhatian adalah mencegah kebocoran atau terjadinya korupsi. Korupsi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap upaya-upaya pembenahan bangsa dan negara. Korupsi telah mampu melumpuhkan reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh berbagai komponen.
Oleh karenanya anggaran yang cukup besar bagi pembenahan sistem pendidikan harus diawasi agar tidak diselewengkan.
IV.  Penutup
Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia yang diandalkan untuk menempa sumber daya manusia ternyata belumlah sempurna. Masih banyak kelemahan yang menjangkiti sistem pendidikan.
Oleh karena itu perubahan terhadap sistem pendidikan perlu untuk dilakukan. Perubahan yang dilakukan harus memperhatikan berbagai elemen yang dapat membuat kebijakan tersebut gagal.
Melalui peran generasi muda diharapkan ada satu visi untuk melakukan pembenahan dan pengawalan terhadap sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan yang handal akan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi kompetisi global yang semakin