Kamis, 12 September 2013

Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Sistem Pembayaran Kuliah di Indonesia

UKT: Ability To Pay Dalam Sistem Pembayaran Kuliah

Oleh: Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum
Dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan tajam dari publik. Ada beberapa hal yang sering "dikeluhkan" antara lain: belum meratanya sistem pendidikan tinggi di Jawa dengan luar Jawa; lulusan Perguruan Tinggi yang belum siap kerja; lamanya masa tunggu setelah menyelesaikan studi sampai mendapatkan pekerjaan, sarana dan prasarana yang belum cukup memadahi. Disamping itu, secara akademik belum cukup banyak dosen bergelar doktor apalagi profesor; kemampuan bahasa asing yang kurang memadahi; belum kuatnya budaya menulis bagi dosen di berbagai jurnal; cukup banyak laporan penelitian yang hanya sekedar memenuhi ketentuan formal dan memburu selesainya laporan penelitian tanpa mempertimbangkan tindak lanjut dari penelitian tersebut dll. Sorotan yang tidak kalah tajam, selain itu adalah adanya pandangan publik atas isu komersialisasi pendidikan, sehingga pendidikan di PTN diidentikkan dengan membayar mahal dan hanya orang kaya saja yang mendapatkan akses pendidikan, sedangkan orang miskin sulit untuk merealisasi cita-citanya untuk menjadi sarjana atau ahli madya.
Untuk membuktikan bahwa pendidikan itu sangat terbuka bagi setiap warga negara sebagai realisasi dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan. Oleh karena itu berbagai terobosan dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, antara lain pembebasan seluruh biaya pendidikan dengan memunculkan beasiswa bidik misi yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan diberi biaya hidup selama studi berlangsung. Selain itu dikenal juga kebijakan afirmasi dan kebijakan baru dalam sistem pembayaran biaya kuliah selama studi berlangsung. Kebijakan baru itu bernama Uang Kuliah Tunggal yang sering disingkat UKT
Landasan Hukum
Dalam lintasan sejarah, dasar yang dipakai dalam pelaksanaan UKT atau "tussen fee" dimulai dari adanya surat edaran Dirjen Dikti No 305/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah yang diperbaharui dengan SE Dirjen Dikti No 488/E/T/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal dan SE Dirjen Dikti no 97/E/KU/2012 Tentang Uang Kuliah Tunggal. Walaupun telah ada 3 surat edaran tersebut ternyata dilapangan hampir semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) belum mampu melaksanakan UKT dan hanya beberapa PTN telah melakukan UKT sejak tahun ajaran baru 2012/2013.
Permasalahan UKT lebih jelas nampak mudah difahami setelah keluarnya Surat Edaran Dirjen Dikti No 272/E1.1/KU/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal yang memberikan arah lebih konkrit dan realistis mengenai jenis dan penghitungan serta pengelompokkan besarnya UKT pada suatu prodi/jurusan/fakultas tertentu. Dalam Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso tersebut disampaikan agar penetapan UKT memperhatikan berbagai hal, antara lain: Pertama, tarif UKT sebaiknya dibagi atas 5 kelompok, dari kelompok yang terendah (kelompok 1) sampai kelompok yang paling tinggi (kelompok 5); Kedua, tarif UKT paling rendah (kelompok 1) rentangnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat tidak mampu (misalnya kuli bangunan, tukang becak, dll) dengan rentang RP.0- s.d Rp 500.00: Ketiga, paling sedikit 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 1; Keempat, untuk kelompok 3 s.d 5 masing-masing membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya, dimana kelompok 5 merupakan kelompok dengan UKT tertinggi sesuai dengan program studi masing-masing, dan Kelima, paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 2 dengan rentang Rp 500.000- s.d Rp 1.000.000. Sebagai tindaklanjut dari surat edaran tersebut para Rektor PTN mencoba menggodok dan mendesign 5 model/penggolongan UKT seperti yang tertuang dalam SE tersebut. Memang UKT hanya untuk jenjang program Sarjana dan Diploma program reguler dan/atau non reguler bagi mahasiswa baru semester I tahun ajaran 2012/2013 dan baru efektif tahun ajaran 2013/2014 dengan komponen SPP persemester yang diterapkan saat ini, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau Biaya Pengembangan Institusi (BPI) atau uang pangkal serta pungutan-pungutan lain selain SPP yang berhubungan dengan mahasiswa, seperti uang ujian masuk, kartu mahasiswa, uang praktikum, uang jaket, uang asuransi, biaya wisuda, uang ujian akhir, uang bimbingan skripsi, kuliah kerja nyata (KKN), biaya magang mahasiswa, biaya kegiatan mahasiswa, biaya perpustakaan, biaya pada unit-unit kegiatan mahasiswa dan lain-lain.
Sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi model baru pembayaran biaya kuliah tersebut maka keluarlah Permendiknas Nomor 55 Tahun 2013 tertanggal 23 Mei 2013 yang mengatur tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkunan Kementrian Pendidikan Nasional. Hakekat dari Permendiknas tersebut adalah menindaklanjuti secara riil dan kongkrit atas usul UKT yang telah disusun oleh 94 (sembilan puluh empat) PTN (yang akhirnya termuat dalam lampiran Permendiknas tersebut) dan memberikan informasi segera kepada publik tentang pola dan besaran UKT yang diperlakukan setiap prodi pada jenjang. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. Sementara itu UKT merupakan sebagian dari biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Dasar penyusunan BKT tersebut sesuai dengan amanah Pasal 88 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dimana Pasal 88 ayat (1) menyatakan "Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operational Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. jenis program studi,dan c. indeks kemahalan wilayah. Sedangkan dasar penyusunan UKT sesuai dengan amanah UU Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 88 ayat (3) yang menyatakan bahwa standar satuan biaya sebagai dimaksud dalam ayat( 2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa; ayat (4) biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai. Penyusunan Permendinas No 55 tahun 2013 tersebut sesuai dengan amanah Pasal 88 ayat (5) UU 12 Tahun 2012 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operational Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Disamping BKT dan UKT tersebut UU Pendidikan Tinggi juga memperkenalkan Bantuan Operational Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sesuai dengan Pasal 98 ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan bahwa "Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operational PTN dari anggaran fungsi Pendidikan dan Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk dana penelitian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Harapannya dengan adanya BOPTN tersebut maka secara logika maka uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (karena yang kaya mensubsidi yang miskin) dan dengan pengendalian biaya yang tepat.
Banyak Manfaat Dengan Berlakunya UKT
Dengan adanya UKT , maka biaya yang dibayar mahasiswa akan mudah dikendalikan jika dikumpulkan jadi satu menjadi satu ( UKT) dan dengan adanya BOPTN membuat total biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa (UKT) akan turun, karena BOPTN mengurangi biaya pendidikan yang ditangung oleh mahasiswa, serta dengan BOPTN kegiatan penelelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat dan diharapkan akan melahirkan peneliti-peneliti yang output nya dapat disebarluaskan melalui jurnal-jurnal nasional terakrefitasi maupun jurnal internasional yang terindeks. Manfaat lainnya dari UKT mutu layanan kepada mahasiswa dapat ditingkatkan, karena dengan menggabungkan semua biaya yang harus ditanggung mahasiswa menjadi UKT maka pengelolaannya menjadi semakin mudah. Disamping hal hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. UKT secara umum merupakan suatu kebijakan untuk menepis anggapan mahalnya biaya kuliah di PTN karena meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan selama menempuh program studi. 2. UKT juga memberikan kepastian kepada mahasiswa, orang tua atau para pihak yang membiayai mahasiswa seberapa besar dana yang harus disiapkan sampai lulus kuliah. 3. Dengan adanya UKT dapat dicegah adanya berbagai pungutan yang tidak jelas dan dilakukan oleh oknum-oknum prodi/jurusan/fakultas/universitas. 4. UKT mendidik para penyelengara PTN (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua/sekretaris bagian/jurusan/prodi untuk membuat perencanaan penganggaran /keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel seberapa besar biaya kuliah dan uang kuliah selama mahasiswa menempuh studi; dan 5. UKT sebagai sebuah sistem pembayaran kuliah mahasiswa sebagai implementasi dari UU Pendidikan Tinggi telah mampu merealisasi suatu prinsip ability to pay sebuah prinsip keadilan yang tak terbantahkan keberlakuannya.
Mengakhiri tulisan ini, jika semua pihak yang terkait dengan pemberlakuan UKT tersebut mau dan mampu mengimplementasikan pemberlakuan UKT secara baik dan benar maka penulis meyakini bahwa UKT akan menghadirkan sebuah sistem pembayaran kuliah bagi mahasiswa PTN di seluruh Indonesia yang jauh dari kesan mahal, membebani mahasiswa, orang tua dan pihak-pihak yang membiayai mahasiswa serta komersialisasi Pendididikan Tinggi. Semoga..
***
     Penulis adalah dosen S1,S2, S3 Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta