Wednesday, May 6, 2015

GOLONGAN IV / A PNS GURU MASIH BANYAK YANG TERTIDUR


Oleh : Kalim,M.Pd. Kepala SDN Mojo 03 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Pemberitahuan pengajuan kenaikan pangkat dari dinas Pendidikan masing-masing untuk golongan khususnya dari IV/ A ke IV/ B disambut dingin sebagian besar guru PNS.Meskipun kini dengan peraturan baru yang dinilai oleh Tim Daerah Kabupaten tidak dari Tim Pusat masih dirasa memberatkan.

Sebagai masa keemasan guru PNS dulu yang berdasar sistem KPO ( Kenaikan Pangkat Otomatis ) 1984 berakhir.Hingga kini sepertinya para guru merasa sudah puas dengan posisi IV/A nya meskipun rata-rata tertidur hingga ada sampai belasan tahun. Komentar mereka yang penting sudah bersertifikasi tidak mau bersusah-susah lagi naik yang pemberkasannya sangat ribet  memakan energi khusus untuk pengajuannya. Bahkan yang hampir purna tugas cukup puas menunggu Kenaikan Penghargaan IV/B nya.Mereka keenakan yang membuat terlambat dan menganggap guru itu tugas fungsional bukan struktural.Sampai saat ini golongan IV A masih mangkrak sejumlah ratusan ribu guru se Indonesia.
Banyak yang beranggapan (terutama non-guru), bahwa yang dilakukan pemerintah adalah terobosan baru yang sudah tepat. Terbukti dari sekian banyak media online yang mengungkap tentang PKG ini, disambut dengan hangat.Dasar pemikiran ini muncul ketika  masyarakat melihat kesejahteraan guru yang tidak seperti dulu. Guru saat ini mendapat kesejahteraan yang lebih dengan berbagai tunjangan termasuk program sertifikasi guru. Pihak non-guru “berang”, seakan merasa tidak adil. Mereka mengatakan, guru mendapat sertifikasi, dan mendapat libur lebih.
Berbeda bagi guru, aturan baru PKG yang efektif berlaku Januari 2013, sianggap bakal “mencekik” guru. Banyak hal yang layak dipertanyakan, baik secara teoretis, maupun faktual. Hal mendasar dari semua itu adalah gambaran peraturan yeng semestinya hanya tepat diberlakukan di wilayah tertentu Indonesia, atau semestinya berlaku bagi yang sudah memiliki golongan IV a ke atas.
Lepas dari pendapat diatas menurutku semua ini dikarenakan oleh : 
1.Keterlambatan kenaikan pangkat guru
2.Hilangnya motivasi berprestasi 
3.Rendahnya guru mengadakan penelitian.
4.Ketidakmampuan mengisi dan menghitung Dupak
5.Pembinaan yang kurang efektif dalam keadministrasian.
6.Kurangnya waktu guru untuk persiapan naik pangkat dibalik tugas pokok mengajar sehari-hari.

Dari hal diatas yang sudah saya sebutkan,muncullah 'tukang jahit' jasa ketik jasa pembuat Usulan yang lumayan besaran upahnya sesuai tingkat kesulitan.Bahkan ada pengakuan dari tim penilai ketika ikut sosialisasi PAK ( Penilaian Angka Kredit ) sampai -sampai mengetahui gaya penulisan dan usulan yang sama sebelumnya.Mereka sering berkomentar untuk mondar-mandir tidak cukup diperlukan biaya tidak sedikit.

Sebagai pengingat saya melihat urutan pengaturan kenaikan pangkat guru oleh pemerintah telah mengalami tiga fase sebagai berikut : 
Fase pertama , adalah kenaikan pangkat otomatis ( KPO ), yaitu dalam kurun 2 setengah-4 tahun sekali. Hal ini mirip dengan kenaikan pangkat pada jenjang struktural.Kenaikan pangkat tersebut kemudian diganti pemerintah dengan sistem perhitungan angka kredit karena apabila tetap diberlakukan, maka banyak guru yang akan dengan mudah pensiun pada golongan IV e.
Fase kedua, adalah kenaikan pangkat yang menggunakan angka kredit kumulatif (sesuai dengan PERMENPAN Nomor 84/1993 dan PERMENDIKNAS Nomor 025/O/1995 ) tanggal 8 Maret 1995. Kenaikan pangkat ini lebih bersifat administratif karena besarnya poin angkat kredit lebih banyak ditunjukkan oleh prestasi kuantitas administrasi yang dihasilkannya, mulai dari kegiatan utama seorang guru seperti menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar.Kenaikan pangkat ini pada akhirnya diganti pemerintah karena disinyalir masih banyak guru yang hanya sekedar melengkapi bukti administrasi saja yang notabene dianggap “fiktif”.

Fase ketiga,adalah kenaikan pangkat guru yang menggunakan PKG (Penilaian Kinerja Guru) dan PKB ( Kenaikan Pangkat Berkelanjutan), yang akan diberlakukan efektif mulai awal tahun 2013 nanti. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor :03/V/PB/2010 tanggal 6 Mei 2010 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009.

BERKAS dan LAMPIRAN USULAN BARU TERDIRI :
1. Berkas Administrasi.
2.Berkas Pelaksanaan PBM
3.Berkas Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ( PKB )
4.Berkas Usulan Revsi/Apelan bagi yang mutasi atau perbaikan apelan yang belum lolos sebelumnya.

Untuk kali ini periode Juli 2015 ( masa penilaian dengan 30 Juni 2015 ) masih diberlakukan gabungan sistem lama masa penilaian sampai 31 Desember 2012 dan sistem baru PKB dihitung milai tahun 2013 untuk mengejar kenaikan per Oktober 2015.