Tuesday, June 9, 2015

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

@kalim nuryati
Profil
Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP). Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara ad-hoc dan parsial serta egosektoral, yang telah mengakibatkan overlapping dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.

Keanggotaan BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 12 Gubernur di Kawasan Perbatasan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu menjadi daya ungkit untuk memperkuat dan mengefektifkan tugas-tugas yang diemban oleh Kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan perbatasan negara, BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu.

Ruang lingkup tugas utama BNPP adalah mengelola Batas Wilayah Negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang merupakan kristalisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 15 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 pasal 3, sebagai berikut:
  • Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
  • Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
  • Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Visi :
Terwujudnya Tata Kelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :
Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas yaitu :
  • Mempercepat Penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga;
  • Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasioal dan internasional;
  • Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
  • Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
  • Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara, serta;
  • Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha;
Susunan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, susunan keanggotaan BNPP terdiri atas :

Ketua Dewan Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukun dan Keamanan
Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua Pengerah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
Anggota
  1. Menteri Luar Negeri
  2. Menteri Pertahanan
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  4. Menteri Keuangan
  5. Menteri Pekerjaan Umum
  6. Menteri Perhubungan
  7. Menteri Kehutanan
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan
  9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional;
  10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
  11. Panglima Tentara Nasional Indonesia
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  13. Kepala Badan Intelijen Negara
  14. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
  15. Gubernur Provinsi
  • Aceh
  • Sumatera Utara
  • Riau
  • Kepulauan Riau
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Timur
  • Sulawesi Utara
  • Nusa Tenggara Timur
  • Maluku
  • Maluku Utara
  • Papua
  • Papua Barat
Sumber : bnpp.go.id