Tuesday, July 14, 2015

MELEBUR DUA KEMENTERIAN DALAM SATU ATAP PENDIDIKAN NASIONAL

guru potret sok kayak wartawan

oleh : Kalim SD N Mojo 03 Cluwak Pati

Lagi-lagi begitu enaknya Kementerian Pendidikan Kebudayaan  dan Kementerian Agama memperlihatkan kerjasama mesranya di hadapan publik.Namun apa yang terjadi dibawah di lapangan dekat langsung di tingkat desa hubungan mesra itu sepertinya diam kaku bukan mesra lagi ketika PPDB ( Pendaftaran Peserta Didik Baru ).Antara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah berebut murid secara tidak sehat.

Dalam ujian nasional,lomba,data,jumlah jam mengajar,sertifikasi,pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan,rekrutmen sumber daya manusia,mutasi,pengalihan tanggung jawab yang bersifat tugas ganda,dipekerjakan dan lain-lain ketika secara teknis dibutuhkan kebersamaan saling lempar simpang siur dalam versi dan pemahaman masing-masing.Mereka mempertahankan pembenaran masing-masing.Bila ada kebijaksanaan itupun terkadi proses panjang sosialisasi,kerja sama lama saling loncat mencari informasi dan payung hukum yang sering berubah menurut kebutuhan mereka sendiri-sendiri.Memetakan ini konsumsi sendiri ini kepentingan bersama serta alasan - alasan hukum dan visi misi lembaga mereka masing-masing.

Akan-akan alih kecerdasan bila diawali saling intai penanaman ilmu dan pembelajaran sepertinya ini sebuah muatan saling berebut pembenaran bahwa akulah sekolah yang benar yang dibutuhkan masyarakat.Berlebihan jika mereka saling klaim inilah penawaran kepada anak-anak dan orang tua kita sekolah terbaik sejak awal dimulai dari pendaftaran.Bagiku ini pemborosan sistem yang tidak efisien dan efektif dalam dunia pendidikan kita.Dua pintu besar itu menurutku dilema besar dalam menurunkan kekuatan membangun pendidikan nasional yang kuat.

Nanti-nanti berlanjut menjadi sisi sistem mendua yang dikerjakan oleh pemerintah.Ini berlangsung jauh dan seakan berlanjut terus menguat sampai sekarang.Dan berjalan menjadi persaingan bahkan terjadi pengkotak-kotakan peta pendidikan yang berlanjut terus tiada selesai..Dalam masa pembiayaanpun seakan menghalalakan pembenaran sama-sama dilindungi undang undang negara sama-sama berpayung Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional.Kesempatan menyikapi kebijakan pendidikan di Indonesia akan mengambil kesempatan otorita sendiri dalam menerima amanat tafsir pendidikan yang cenderung mementingkan kelompok organisasi besar dalam semua organ besar pendidikan di Indonesia.

Dalam kacamata Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan Kebudayaan terlihat Kementerian Agama seolah menjalankan penguatan Pelajaran Agama Islam itu bagian dari muatan lokal.Demikian pula Kemenag melihat seolah Agama Islam yang sebagian besar dipeluk oleh warga Indonesia seolah kurang pas atau kuat bila dijalankan oleh Kemdikbud.Dua rumah yang besar mengandung konsekwensi kamu begini kamu begitusebagai pelaku pendidikan di Indonesia akan timbul permasalahan ketidakpercayaan keduanya.Saya belum ini kamu sudah itu para pelaku dalam pembagian keadilan produk pendidikan.Sehingga tidak ada kecemburuan dalam cara pandang sesama insan pendidikan di Indonesia.

Inilah fakta unik yang terjadi di Indonesia dua panggung besar berbeda arah dalam memaknai apa itu pendidikan nasional negaranya.Peristiwa demi peristiwa kedua lembaga tersebut merasa prihatin dengan keadaan karakter bangsa ini menempatkan prioritas kerja masing-masing berusaha dahsyat dalam mendandani karakter pelajar nasional.Keduanya menyodorkan teori mikro dan makro yang berbeda dalam menangani masalah pendidikan nasional.

Satu Kementerian

Menurutku mustinya ranah pendidikan di Indonesia haruslah ditangani satu kementerian saja agar kepentingan pendidikan nasional berjalan sinergi dalam atap tanggung jawab yang sama yaitu Pendidikan Nasional.Penyikapan ini bisa satu arah besar pelaku pendidikan dan antar lembaga tidak saling menyalahkan terasa sinregi dalam memajukan menjalankan amanah undang-undang 1945.Ketika terjadi pergantian menteri akan terjadi tensi program - program yang baru yang menimbulkan rasa kekawatiran,prasangka,perbaikan mencuat saling menjaga keselamatan masing-masing.

Dua kementerian antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama dilebur menjadi satu dalam mengurus pendidikan nasional sehingga tidak ada matahari kembar dalam menyinari pengelolaan dunia pendidikan di Indonesia.Dalih kerja samapun akan mengandung unsur saling mengakali dan menang-menangan sendiri serta tahu kelemahan masing-masing dalam implementasi ke bawahpun tidak sama karakternya.Begitu pula pemberlakuan peoduk keputusan yang satu memperbarukan yang satu masih dipakai cukup sebagai acuan dan tidak apa-apa yang satunya merasa menilas yang ada.

Jadi dalam penataan siswa guru sampai dosen satu induk satu resmi sebagai dokumen hak sebagai warga negara dibawah komando satu tingkat naional pendidikan Indonesia.Dengan demikian perlakuan yang sama didapatkan adalah pengakuan naungan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri dalam kebijakan pendidikan nasional.Menangani apa yang sudah berjalan sekarang, saya kira alat negara dan ahli-ahli pendidikan di Indonesia yakin bisa melaksanakan mimpi bersatu ini dalam menegakkan cita-cita nasional pendidikan Indonesia yang berkwalitas dalam satu komando manajemen yang kuat dan tepat.

Ada yang berpendapat pendidikan agama tidak usah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan tetapi dikelola oleh Kementerian Agama saja dan tidak usah diterapkan disekolah tetapi Kementerian Agama menyiapkan fasilitasnya karena kalau diterapkan disekolah akan menunjukan bahwa setiap siswa didik harus di pisahkan oleh pendidikan agama,dan hal ini akan menimbulkan kesenjangan bagi siswa didik.Siswa yang biasanya berada dalam satu kelompok kelas tiba – tiba dipisahkan karena beda keyakinan.

Ada hal yang memberatkan ketika seorang anak begitu tertekan mengikuti mata pelajaran di Madrasah begitu banyak mata pelajaran yang harus diselesaikan.Madrasah ibtidaiyah (disingkat MI) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Ibtidayah atau Sekolah Menengah Pertama
Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar, hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti:
  • Al-Quran dan Hadist
  • Aqidah dan  Akhlaq
  • Fikih
  • Sejarah kebudayaan Arab
  • Bahasa Arab
Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.
Pendidikan Dasar,menengah cukup dikelola satu atap dibawah satu Kementerian saja bernama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nasional.Jadi antara Kementerian Pendidikan kebudayaan dan kementeria Agama dilebur menjadi satu.Mulai dari perijinan sampai penyelenggaraan diatur dalam satu kementerian.agar mudah dan efisien dalam mempertanggungjawabkannya.

Tidak bisa dipungkiri dalam berjalan kedua kementerian saling mengklaim keberhasilannya masing-masing.Dalam kenyataan kerjasama ditingkat atas atai pusat baik namu praktek di lapangan tingkat bawah seolah kurang ikhlas karena perbedaan yang membatasinya.Arus di tingkat bawah juga saling berebut siswa dengan tidak sehat.Anggapan badwa madrasah ini sekolah rendahan masih menyelimuti kesan yang berjalan sampai kini.Demikian sebaliknya sekolah di naungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan kurang tahu agama yang dianggap penting sudah membudaya di kalangan agama Islam utamanya yang mayoritas.

Pendirian sekolah pendidikan dasar oleh yayasan agama ataupun yayasan umum hendaknya ijin satu atap di kementerian yang sama.Amanat diatas harus dilaksanakan sebagai tujuan yang mulia mencerdaskan anak bangsa tanpa ada perbedaan,pilih kasih sesuai pesan suci Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikianlah pilihan gambaran diatas sebagai pertimbangan dalam penanganan serius melebur dua departemen menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sesuai amanah Nawacita.

Ini sekedar pendapat tidak harus diterima,mudah-mudahan kedua kementerian sadar penyatuan ini akan lebih bermanfaat dalam melayani dunia pendidikan kita ke arah yang lebih baik dan berkwalitas.
Semoga tidak terjadi dikotomi dan dualisme dalam kerangka besar dunia pendidikan kita.