Monday, July 13, 2015

NAWACITA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Uji kompetensi kepala sekolah di smkn 2 Pati kota
Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan juga merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal.
Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Dalam perencanaan jangka menengah, masih dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. 
Pada periode kedua, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pada periode ketiga, saat ini pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. 

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
RPJMN 20152019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.
Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025.

Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu :

(1) hak-hak berkebudayaan; 
(2) jati diri dan karakter bangsa; 
(3) multikulturalisme; 
(4) sejarah dan warisan budaya; 
(5) industri budaya; 
(6) diplomasi budaya; 
(7) pranata dan insan kebudayaan; serta 
(8) sarana dan prasarana budaya. 

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.Sementara itu Nawacita meliputi :
(1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
(2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
(3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
(4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
(5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
(6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
(7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
(8) melakukan revolusi karakter bangsa
(9) memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan dan kebudayaan