Friday, December 18, 2015

Honorer Penjaga Sekolah berkompeten merangkap Operator Sekolah dan TU layak mendesak diangkat PNS

Kepala SD Negeri Mojo 03 Cluwak Pati

http://dinamikagurusd.co.id
Lamanaya pengadaan tenaga administrasi penjaga sekolah serta operator sekolah yang manggon,layak dan tetap diangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kebutuhan saat ini sangatlah pentng dan mendesak sekali.Hal ini dirasakan para kepala sekolah di hampir semua lini tempat di daerah.Banyak pekerjaan rangkap berganda tugas guru dan kepala sekolah yang mengeluh mengganggu tugas pokok fungsinya.sebagai pengajar.
Pendapat saya adalah sebaiknya tenaga penjaga sekolah sekaligus sebagai operator sekolah yang mampu sesuai kebutuhan saat ini hendaklah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).Mencari personal berkompeten seperti diatas menurut pengamatan saya sudah dilakoni banyak sekali di beberapa sekolah di banyak tempat seluruh Indonesia.Dengan demikian hal-hal persoalan tentang tambahan tugas beban mengajar guru belakangan ini teratasi,sehingga guru akan lebih fokus mengajar saja.Tugas tambahan guru di ranah ekstra kurikuler yang memang juga menjadi tanggung jawab akademiknya juga meningkat berkembang menambah tingkat keprofesionalan guru itu sendiri.
Saya berani mengemukakan seperti ini karena sudah teruji banyak penjaga honorer lulusan SLTA,SMK bahkan sarjana mau dan peduli berbakti diposisikan seoerti keterangan diatas.Sebagai kepala sekolah akan berwibawa memerintah bawahannya yang berkenaan dengan tugas kepenjagaan keamanan sekolah sekaligus operator sekolah akan berjalan lancar.Sebagai conroh tenaga honorer penjaga sekolah di daerah saya yang bangkrut sekolahnya ternyata mampu mengoperasikan komputer sekarang ditarik menjadi tenaga administrasi /Tata Usaha di kantor.
Untuk itu saya tidak muluk-muluk sederhana saja sebagai hasil pengamatan saya selaku kepala sekolah di daerah yang sering menjumpai pengalaman seperti ini dalam menjalankan tugas sehari -hari.Ini sebuah solusi yang mungkin banyak kesamaan yang dihadapi oleh para kepala sekolah dan guru di Indonesia.Sebenarnya untuk guru dirasa cukup hanya persebaran kurang merata.Sebagai pertimbangan saya kutipkan berita di bawah ini yang menurut saya itu konsumsi pemerintah dan lembaga yang menilai selaku pengawas skala besar kebijakan nasional yang saya anggap singkron dengan usulan saya berikur ini :

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai masalah mulai dari rekrutmen guru, status hingga manajemen guru secara nasional, masih menghantui kualitas para guru di Indonesia “Untuk rekrutmen guru, misalnya, tidak ada standarisasi proses rekrutmen yang jelas.
Masalah rekrutmen sudah dimulai di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang umumnya menjadi pilihan kedua atau ketiga bagi anak-anak terbaik,” kata Ade Irawan dari ICW, salah satu penggerak Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.
“Carut marut dalam mekanisme rekrutmen juga secara perlahan telah membentuk kastanisasi dalam guru. Walau secara umum kewajiban guru PNS, guru honor daerah, dan guru honor sekolah sama, tapi haknya berbeda," tambah dia.
Oleh karena itu, kata Ade, KMSTP bersama ICW mendesak pemerintah agar berupaya serius dan sistematis guna mengurai berbagai permasalahan guru, setidaknya melalui lima hal.

Pertama, pemetaan yang lebih sistematis guna mendapatkan gambaran masalah dan kebutuhan guru.
"Gambaran yang lebih sistematis akan membuat pemerintah bisa menentukan prioritas dan metoda penyelesaian masalah sehingga kebijakan yang digulirkan tidak lagi parsial," kata dia.
Kemudian, perlunya penguatan koordinasi antar-instansi terutama pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki mekanisme rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi dan karir, serta evaluasi guru.
Hal lainnya, ialah mencegah berkembangnya kastanisasi dalam guru di sekolah antara lain dengan cara memperbaiki mekanisme rekrutmen dan memperjelas hak-hak maupun kewajiban untuk guru-guru honorer.
Lalu, pemerintah harus mengontrol kualitas dan jumlah lulusan LPTK negeri maupun swasta agar calon guru memiliki kompetensi yang bagus.
Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi politisasi guru menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan membuat edaran kepada daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihan agar tidak melibatkan guru dalam proses kampan Serta, lanjut dia, membuat mekanisme pengaduan bagi guru-guru yang dipaksa untuk terlibat dalam proses pemenangan maupun dikorbankan pasca-pemilihan.

Hasil pemetaan yang dilakukan ICW di Lebak, Pandeglang, Bandung, Jakarta, Garut, Kediri, dan Tasikmalaya, memperlihatkan setidaknya ada enam masalah pokok yang berkaitan dengan guru.

Sebagian besar bersumber dari faktor eksternal terutama berkaitan dengan kebijakan dan koordinasi antar-instansi, yakni rekrutmen guru, status guru dan kesejahterannya, pengembangan karir guru.

Kemudian, distribusi guru yang tidak merata, manajemen guru secara nasional: sentralisasi atau desentralisasi dan politisasi guru.
Editor: Ruslan Burhani

Sumber pembantu : http://www.antaranews.com/berita/521828/lima-rekomendasi-icw-dan-kmstp-untuk-tingkatkan-kualitas-guru